Strategi Pemerintah dalam Merealisasikan Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan berbagai solusi kreatif untuk mendorong program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan rencana untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) hingga lima tahun dengan dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah juga dilakukan untuk menurunkan harga jual rumah.

Maruarar optimis bahwa dengan tanah yang mudah didapatkan dan efisiensi dalam proses perizinan, program Tiga Juta Rumah akan memberikan peningkatan omzet yang signifikan bagi para pengembang. Dia menegaskan bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang penuh perubahan dalam industri perumahan baik dari segi bisnis maupun sosial. Para pengembang diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam diskusi tentang Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga berencana untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara itu, terkait dengan rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito akan melakukan sosialisasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembangunan fasilitas umum dan sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan serta memberlakukan denda bagi pengembang yang tidak taat. Kerjasama dengan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, juga sangat penting dalam menjalankan program ini.

Nixon menyatakan bahwa dengan pengurangan biaya hingga 21 persen untuk Rumah MBR dan MBT, termasuk pembebasan PPN, pemangkasan PPH, dan penghapusan BPHTB, permintaan akan rumah akan meningkat karena harga jual rumah menjadi lebih terjangkau. BTN telah berhasil menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non-subsidi sejak 1976, membantu banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal untuk memiliki rumah pertama mereka.

BTN juga mencatat bahwa masih ada isu nasional terkait backlog kepemilikan rumah dan rumah tidak layak huni di Indonesia. Kajian BTN menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam pendataan kebutuhan rumah dan koordinasi antara daerah dan pusat dalam perencanaan tata ruang.

BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa berjalan secara berkelanjutan, karena sektor perumahan memiliki dampak positif terhadap banyak subsektor lainnya dan dapat menciptakan lapangan kerja. Setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menciptakan 500.000 lapangan kerja per tahunnya.

Dengan kerjasama antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan seperti BTN, program Tiga Juta Rumah diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai impian memiliki rumah yang layak bagi semua orang.