Pemerintah Pusat Akan Awasi Anggaran Dinas Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini mengingatkan kepala daerah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran dinas dan belanja daerah, terutama yang tidak digunakan secara efisien. Tito mengatakan bahwa pihaknya akan memantau secara cermat pengeluaran anggaran di setiap daerah, termasuk anggaran perjalanan dinas. Ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meminta pengurangan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga hingga 50 persen.

“Untuk kementerian dan lembaga, sudah dikunci oleh Menteri Keuangan. Saya kemarin diskusi sampai sore, dan beliau bilang perjalanan dinas harus dikurangi separuh,” ujar Tito dalam Rakornas APBD 2024 di Jakarta, Rabu (19/12/2024), seperti yang dilansir dari YouTube Kemendagri. “Saya juga sudah minta Dirjen Keuangan Daerah untuk memantau anggaran perjalanan dinas dan belanja yang tidak efisien. Banyak yang nggak efisien,” tegas Tito.

Tito kemudian memberikan contoh, ada daerah yang menganggarkan Rp 10 miliar untuk penurunan stunting, namun ternyata Rp 6 miliar digunakan untuk rapat koordinasi dan studi banding. Sementara itu, hanya Rp 2 miliar yang digunakan untuk membeli makanan ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun. “Yang ngerasain manfaat stunting cuma Rp 2 miliar yang masuk ke perut, sisanya untuk studi banding,” ungkap Tito.

Oleh karena itu, Tito mengingatkan kepala daerah agar lebih teliti dalam merencanakan anggaran, terutama yang berhubungan dengan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tito juga menekankan bahwa permainan anggaran daerah bisa terjadi lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). “Tolonglah main-mainnya dirubah. Kasihan rakyat. Kita ingin buat perubahan,” katanya. Menurutnya, esensi dari otonomi daerah bukan hanya soal memekarkan daerah dan membagikan anggaran negara, tapi agar daerah bisa lebih mandiri dalam mengatur keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kalau setiap daerah bisa bergerak, pertumbuhan ekonomi daerah akan naik, dan itu yang akan jadi angka pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjut Tito.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga meminta pejabat negara menghemat anggaran perjalanan luar negeri hingga 50 persen. Prabowo menyebut anggaran perjalanan dinas luar negeri bisa mencapai angka fantastis, sekitar 3 miliar dollar AS per tahun. Dengan pengurangan 50 persen, negara berpotensi menghemat hingga Rp 15 triliun yang bisa dialihkan ke program prioritas lainnya.