Pemerintah Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 6,7 Triliun dari Kasus Korupsi

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengumumkan bahwa pemerintah telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,7 triliun dari kasus korupsi. Prestasi ini dicapai dalam waktu tiga bulan kerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak tegas para pelaku korupsi dan memastikan aset negara yang dicuri dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Budi Gunawan dalam siaran pers resmi di Jakarta.

Budi Gunawan, atau yang akrab disapa BG, menjelaskan bahwa penyelamatan uang negara ini berhasil dilakukan berkat pengungkapan kasus korupsi oleh Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola di bawah koordinasi Menko Polkam. Sejak desk tersebut dibentuk, pemerintah berhasil mengamankan Rp5,37 triliun dalam rupiah, Rp920 miliar dalam mata uang asing, dan emas senilai Rp84 miliar.

Selain itu, hasil sitaan dari KPK dan Polri juga ikut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga berusaha memperbaiki tata kelola keuangan instansi pemerintah untuk mencegah praktik korupsi.

“Kami terus melakukan perbaikan tata kelola dan good governance agar tidak ada celah bagi tindakan korupsi,” jelas BG, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BIN.

BG menegaskan bahwa desk khusus pemberantasan korupsi di bawah Kemenko Polkam akan terus bekerja untuk menyelamatkan aset negara demi kepentingan masyarakat. Desk ini melibatkan Jaksa Agung serta berbagai instansi seperti BPKP, Polri, KPK, PPATK, OJK, Kementerian Komdigi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan LKPP.

Dengan kerja keras dan sinergi antarinstansi, pemerintah terus berupaya memberantas korupsi dan memastikan keuangan negara dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan.