Jokowi Dorong BI dan OJK untuk Meningkatkan Perlindungan di Sektor Ekonomi Digital
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital demi kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan beliau saat pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) X Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 pada hari Kamis, 1 Agustus.
Menurut Jokowi, perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital sangat penting mengingat tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, yaitu di bawah 50 persen. Beliau menyatakan, “Literasi keuangan kita masih di bawah 50 persen. Masyarakat masih rentan terhadap penipuan dan kejahatan digital.” Oleh karena itu, Jokowi menekankan pentingnya bagi BI dan OJK untuk mengembangkan sistem perlindungan konsumen dan memastikan keamanan data konsumen. “Kita tidak ingin melihat rakyat kecil menjadi korban dalam situasi ini,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti perlunya transformasi digital yang inklusif dan adil agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan dan perlindungan yang sama. “Masyarakat di daerah terpencil, masyarakat ekonomi lemah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), semuanya harus memiliki akses yang sama dan perlindungan yang setara,” tambahnya.
Dalam konteks ini, BI dan OJK diminta untuk bekerja sama dengan pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang mendukung perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan literasi keuangan, memberikan edukasi mengenai risiko keuangan digital, serta menguatkan sistem perlindungan konsumen.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, semua pihak dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi tanpa harus khawatir akan risiko keamanan dan penipuan.
Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, penting bagi BI dan OJK untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, sinergi dengan lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Perdagangan juga perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan ekonomi digital yang sehat dan terpercaya.
Dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh BI dan OJK, diharapkan masyarakat Indonesia dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi digital tanpa harus khawatir akan risiko keamanan dan penipuan. Perlindungan yang kuat dan inklusif akan memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi digital, sehingga tercipta kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat.
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin dalam ekonomi digital di tingkat regional maupun global.
Dengan demikian, upaya bersama untuk meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Semua pihak memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi masa depan yang lebih baik.