Mendagri Bikin Pemda Bali Makin Cepat dengan Hibah Pilkada!
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan pujian kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bali, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena menjadi yang paling cepat dalam merealisasikan hibah untuk Pilkada Serentak 2024. “Baru kali ini saya menemui provinsi yang sudah menyelesaikan semuanya, yaitu Bali. Hanya Bali dari 541 Pemda yang telah kami rekap,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Tito menyebut bahwa sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi di tiga titik, namun tidak ada satu pun pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah merealisasikan hibahnya 100 persen. “Pertama di Jayapura tidak ada yang sudah tuntas dari enam provinsi, kedua di Makassar dari Sulawesi hingga Maluku tidak ada yang selesai, lalu di Medan dari Sumatera juga belum ada yang selesai. Nah, yang keempat baru Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta terakhir Yogyakarta dari Jawa,” katanya.
Mendagri menjelaskan bahwa hal terpenting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah mengenai anggaran, yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Anggaran tersebut berasal dari APBD, kecuali untuk empat daerah otonomi baru di Papua. Tito telah mengirim surat kepada seluruh kepala daerah pada tahun 2023 untuk mengalokasikan anggaran dengan membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Meskipun sudah diarahkan untuk dibagi dalam dua tahap, Mendagri masih menemukan Pemda yang bahkan belum menyelesaikan 40 persen, sementara Bali sudah mencairkan seluruhnya. Dalam rapat koordinasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Tito mengatakan bahwa 44 Pemda di sana telah melakukan penandatanganan NPHD. Namun, baru 35 Pemda yang telah menyelesaikan 100 persen untuk memberikan dana hibah ke KPU, 29 Pemda untuk Bawaslu, 41 Pemda untuk TNI, dan 33 Pemda untuk kepolisian.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menambahkan bahwa data NPHD yang sudah direalisasikan oleh pemerintah provinsi ke KPU Bali sebesar Rp155,9 miliar, Bawaslu Rp41 miliar, Polri Rp30 miliar, dan TNI Rp9 miliar. Sedangkan total rincian dana hibah dari kabupaten/kota termasuk Rp300 miliar untuk KPU, Rp80,7 miliar untuk Bawaslu, Rp68 miliar untuk Polri, dan Rp24,3 miliar untuk TNI.
Dengan semua capaian tersebut, Bali telah menunjukkan kesiapan dan keseriusannya dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Semoga keberhasilan Bali dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengoptimalkan proses penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.